LHOKSUKON – Wacana pengalihan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kantin sekolah tak hanya memicu kekhawatiran soal standar gizi, tetapi juga dinilai berpotensi mematikan perputaran ekonomi masyarakat sekitar.
Penolakan terhadap wacana ini menguat karena keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis yayasan dan dayah terbukti memberikan dampak ekonomi berantai (multiplier effect) bagi warga lokal.
Mitra SPPG Dayah Aron dari Yayasan Seuramoe Anak Nanggroe, Muhtaruddin (40), mengungkapkan bahwa skema pengelolaan yang berjalan saat ini berhasil menyerap tenaga kerja lokal dan memutar roda perekonomian desa di seputaran Kabupaten Aceh Utara.
“Pengelolaan MBG oleh SPPG berbasis yayasan tidak hanya berfokus pada nutrisi siswa, tetapi juga menyerap produk pertanian lokal dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar,” kata Muhtaruddin, Kamis (10/9/2026).
Jika skema ini diganti dan diserahkan ke kantin sekolah, masyarakat khawatir rantai pasok bahan pangan lokal yang sudah terbentuk akan terputus. Kantin sekolah dinilai cenderung berorientasi pada keuntungan (profit) komersial dengan skala kecil, sehingga berisiko mengabaikan keterlibatan masyarakat luas dan mengorbankan kualitas porsi gizi anak.
Selain dampak ekonomi, keterbatasan infrastruktur dapur serta minimnya sertifikasi higienitas kantin sekolah menjadi alasan utama warga mendesak pemerintah mempertahankan skema SPPG yayasan agar program nasional ini tetap akuntabel, aman, dan berdampak sosial nyata. []
