LHOKSEUMAWE – Kemacetan lalu lintas di Jalan Lintas Medan–Banda Aceh, khususnya di kawasan depan Pos Satlantas Cunda hingga Simpang Selat Malaka, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, kian memprihatinkan. Kondisi ini semakin parah pada jam-jam sibuk, menyebabkan antrean kendaraan yang mengular di kota yang dikenal sebagai bekas penghasil petro dollar tersebut.
Dengan mendekatnya bulan suci Ramadan 1446 H, arus kendaraan diperkirakan akan semakin padat. Jalan utama ini tidak hanya digunakan oleh warga Lhokseumawe, tetapi juga menjadi jalur penting bagi kendaraan yang melintas dari Sumatera Utara menuju Aceh dan sebaliknya. Hal ini menambah beban lalu lintas yang sudah berat.
Situasi ini menjadi topik utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi B DPRK Lhokseumawe dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Lhokseumawe yang berlangsung di ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe baru-baru ini.
Rapat tersebut dihadiri oleh Koordinator Komisi A dan B, Sudirman Amin, SE, Ketua Komisi B Julianti, S.Sos, Wakil Ketua Komisi B Masykurdin El Ahmad, SPd.I, Sekretaris Komisi B Hery Herman Saputra, serta anggota lainnya seperti Nuraida, Haniful Ikbal, dan Alfia. Dari pihak Dishub, hadir Plt Kadishub Lhokseumawe Tuti Indriani, Kasubag Umum T. Muammar, ST, Kabid Lalu Lintas Sulaiman, Bendahara Penerimaan Riswanti, serta staf Dishub T. Nasrullah dan Raziansyah.
Dalam pemaparannya, Plt Kadishub Tuti Indriani menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian untuk mengatasi kemacetan tersebut. Salah satu solusi yang dianggap paling efektif adalah pembangunan flyover sepanjang sekitar satu kilometer di jalur tersebut.
“Rencana pembangunan flyover ini kami anggap sebagai solusi yang paling memungkinkan untuk mengurai kemacetan di titik tersebut. Namun, kendala utamanya adalah biaya yang cukup besar, sehingga kami berharap ada dukungan dari Komisi B untuk merealisasikan proyek ini,” ujar Tuti.
Menanggapi hal tersebut, Komisi B DPRK Lhokseumawe memberikan dukungan penuh atas rencana tersebut. Koordinator Komisi A dan B, Sudirman Amin, SE, menyatakan bahwa anggaran dari APBK Lhokseumawe tidak akan cukup untuk mendanai proyek sebesar ini. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Pemko Lhokseumawe mencari sumber pendanaan lain, seperti dari APBN atau APBA.
“DPRK Lhokseumawe siap memberikan rekomendasi dan dukungan penuh untuk mewujudkan pembangunan flyover ini, karena kami memahami pentingnya solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan di wilayah tersebut,” pungkas Sudirman.(ADV)
