LHOKSEUMAWE – Dunia pendidikan di Kota Lhokseumawe kembali disorot setelah munculnya kabar bahwa ratusan siswa SMK Negeri 1 Lhokseumawe terancam tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Penyebabnya, pihak sekolah diduga lalai dalam mendaftarkan data siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang merupakan syarat wajib untuk mengikuti seleksi tersebut.
Menanggapi hal ini, anggota DPRK Lhokseumawe, Sayed Fakhri, menyatakan kekecewaannya dan meminta pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, untuk bertanggung jawab. Ia mendesak agar segera diambil langkah-langkah penyelesaian agar nasib para siswa tidak semakin terkatung-katung.
“Kelalaian ini tidak bisa dianggap sepele. Kepala sekolah harus bertanggung jawab dan segera mencari solusi karena ini menyangkut masa depan ratusan siswa berprestasi,” ujar Sayed Fakhri pada Kamis, 6 Februari 2025.
Politisi dari Partai Nanggroe Aceh ini mengungkapkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe, Supriadi, yang membenarkan adanya keterlambatan pengiriman data ke PDSS. Akibatnya, siswa yang berhak mengikuti SNBP kini kehilangan kesempatan mereka.
Sebagai tindak lanjut, Cabang Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membuka kembali akses pengisian PDSS, meskipun hanya untuk waktu yang terbatas.
“Mereka sedang berusaha keras mencari solusi terbaik. Kita semua berharap Kemendikdasmen bisa memberi kelonggaran agar siswa tidak dirugikan lebih jauh,” tambahnya.
Sayed Fakhri juga meminta dukungan dari anggota DPR RI yang membidangi pendidikan untuk membantu mendorong Kemendikdasmen agar membuka kembali akses tersebut. Ia menilai bahwa kegagalan administrasi ini adalah tamparan keras bagi para siswa dan orang tua yang telah berjuang keras untuk meraih pendidikan yang lebih baik.
Tidak hanya meminta solusi jangka pendek, Sayed Fakhri juga mendesak Dinas Pendidikan Aceh dan Cabang Dinas Pendidikan Lhokseumawe untuk mengevaluasi kinerja Kepala SMKN 1. Menurutnya, kejadian ini harus dijadikan pelajaran agar kelalaian serupa tidak terulang di masa depan.
“Evaluasi kinerja kepala sekolah harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai kesalahan administrasi ini kembali terjadi dan merugikan siswa lain di masa mendatang,” tegasnya.
Bagi siswa yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti SNBP, insiden ini menjadi pukulan berat. Jalur SNBP adalah salah satu jalur yang lebih mengandalkan prestasi akademik, dan kehilangan kesempatan ini berarti mereka harus bersaing di jalur lain yang lebih kompetitif.
Seorang siswa yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekecewaannya. “Kami sudah belajar keras dan berharap bisa masuk PTN melalui jalur prestasi. Mendengar kabar ini sangat mengecewakan,” katanya.
Tak hanya siswa, para orang tua juga menyuarakan kekecewaan mereka. Rizal, salah satu wali murid, berharap pemerintah segera turun tangan. “Anak kami sudah berusaha maksimal. Kami berharap hak mereka tetap bisa dipertahankan,” ujarnya.
Saat ini, perhatian tertuju pada keputusan Kemendikdasmen terkait permohonan pembukaan kembali akses PDSS. Seluruh pihak berharap ada kebijakan khusus yang dapat menyelamatkan nasib para siswa SMKN 1 Lhokseumawe.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi institusi pendidikan lainnya untuk lebih teliti dalam menjalankan tugas administrasi. Kesalahan yang tampak kecil bisa berdampak besar, terutama jika menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.(ADV)
