SIBER NUSANTARA, Medan — Belakang ini banyak masyarakat Kota Medan yang menjadi korban keganasan begal. Akibatnya, masyarakat menjadi takut jika ingin keluar malam.
Pengamat Hukum Paul J J Tambunan SH MH, mengatakan bahwa maraknya tindakan kriminal perampokan, jambret, dan begal sebenarnya sudah menjadi pertanda Medan darurat kejahatan kriminal.
Diuraikan Paul, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, pencegahan digolongkan dalam empat kategori yang dibagi dalam dua kelompok besar.
“Yakni pencegahan dengan cara operasional dan pencegahan secara struktural. Dan berdasarkan amanat UU, bupati/walikota dapat memerintahkan Kapolres dan Dandim dalam menghentikan konflik,” ucapnya, Selasa (4/7).
Karena itu, Paul berharap agar segera diaktifkan patroli di seluruh Kecamatan hingga Kelurahan, dan meminta agar segera memerintahkan Kapolres untuk standby-kan polisi bahkan bila perlu dengan pasukan khususnya yaitu Brimob di setiap Kelurahan di kota Medan agar dapat mencegah tindakan-tindakan kriminal yang semakin marak terjadi.
“Sehingga kalau mereka ini sudah ada di setiap kelurahan jika melihat hal mencurigakan sudah lebih cepat berkomunikasi dengan polsek atau polres,” terangnya.
Kabiro Badan Perbantuan Hukum Pemuda Batak Bersatu DPD Sumut itu mengatakan bahwa itu semua juga merupakan tugas yang dimiliki Brimob yaitu membina dan mengarahkan kekuatan untuk menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang berintensitas tinggi.
Paul juga menegaskan bahwa akibat tingginya kriminalitas sudah pasti membuat turunnya pendapatan asli daerah kota Medan, dan hal ini sangat merugikan negara.
“Karena itu, harus ada tindakan tegas yang diberikan terhadap pelaku agar menimbulkan efek jerah dan menimbulkan rasa takut bagi yang ingin melakukan tindakan yang sama,” pungkasnya.[]
