Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua menilai kontribusi aset daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih belum optimal. Sejumlah aset strategis yang tersebar di berbagai wilayah hingga kini belum dikelola secara maksimal.
Kepala BPKAD Papua, Alexander Kapisa, mengatakan pihaknya tengah menyusun langkah strategis untuk menertibkan dan memaksimalkan aset milik pemerintah. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Penjabat Gubernur Papua yang memerintahkan inventarisasi ulang seluruh aset daerah.
”Aset kita banyak, tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Namun kontribusinya terhadap PAD masih rendah,” kata Kapisa kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
“Misalnya Hotel Mapia dan pelabuhan perikanan di Biak. Secara total kontribusi aset Pemprov Papua terhadap PAD masih di bawah 50 persen,” ucap dia menambahkan.
Menurutnya, sejumlah aset juga digunakan oleh pihak lain tanpa memberikan kontribusi balik kepada pemerintah. Kondisi ini akan menjadi prioritas penertiban dalam waktu dekat.
“Kami menggandeng Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan seluruh dokumen kepemilikan, seperti sertifikat lahan dan bangunan, sah secara hukum. Upaya ini penting sebagai dasar legalitas sebelum aset dimanfaatkan lebih lanjut, termasuk melalui skema kerja sama bisnis,” ujarnya.
”Kalau legalitas sudah jelas, pengelolaan bisa diarahkan ke sektor produktif. Prinsipnya, aset harus memberi nilai tambah bagi daerah, bukan hanya jadi beban pemeliharaan,” kata dia lagi.
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan aparat penegak hukum. “Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan aset atau sengketa lahan yang kerap muncul di sejumlah wilayah,” ucap Kapisa.
Sumber: rri.co.id
