LHOKSEUMAWE – Komisi D, DPRK Lhokseumawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kota Lhokseumawe, Jumat (17/01/2025). Dalam RDP tersebut, mereka membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengangkatan guru P3K, pemanfaatan anggaran kebudayaan, hingga revitalisasi museum dan gedung seni yang terbengkalai.
Salah satu sorotan utama dalam rapat ini adalah pengangkatan guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Komisi D menegaskan bahwa setiap guru yang ingin diangkat harus sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan masa kerja minimal tiga tahun.
Selain itu, muncul desakan agar pembayaran uang fungsional bagi guru P3K yang dianggarkan dalam APBK 2024 segera direalisasikan, paling lambat sebelum bulan suci Ramadan 2025.
Tak hanya itu, Komisi D juga menyoroti penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang diharapkan lebih transparan dan akuntabel. Hal ini untuk memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan demi kepentingan pendidikan, bukan hanya sekadar formalitas administrasi.
Salah satu temuan mengejutkan dalam rapat ini adalah fakta bahwa Kota Lhokseumawe belum pernah memanfaatkan program “Seniman Masuk Sekolah” yang dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp500 juta per tahun.
Rapat Komisi D yang dipimpin Ketua Komisi Nurbayan, M.Sos meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mengambil langkah agar program ini bisa dijalankan di Lhokseumawe, mengingat pentingnya peran seni dalam pendidikan karakter siswa.
Selain itu, pada kesempatan tersebut pihaknya juga membicarakan mengenai museum Kota Lhokseumawe yang juga menjadi perhatian utama. Dinas terkait didorong untuk memaksimalkan fungsinya dengan berbagai inovasi agar dana pelestarian cagar budaya dari APBN bisa dimanfaatkan. Selain itu, Monumen Coin Teluk Samawi dinilai perlu memiliki program edukasi bagi masyarakat, agar warisan sejarah kota tidak hanya menjadi pajangan tanpa nilai edukatif yang jelas.
Program alat musik Canang Cerekeh, yang disebut sebagai ikon Kota Lhokseumawe, juga mendapat sorotan. Komisi D meminta agar alat musik ini segera dipatenkan agar tidak diklaim oleh daerah lain. Selain itu, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp700 juta untuk program kebudayaan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum agar tidak terjadi penyimpangan.
Kondisi Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe yang terbengkalai turut menjadi bahan diskusi. Komisi D meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencari solusi agar gedung ini bisa kembali difungsikan, baik untuk kegiatan seni maupun pendidikan budaya bagi masyarakat.
Dikatakan, dalam sektor pendidikan, Gerakan Sekolah Sehat juga dibahas dalam rapat ini. Komisi D menegaskan bahwa program ini tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, seluruh sekolah di Lhokseumawe diwajibkan memiliki ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memastikan kesehatan siswa tetap terjaga.
Disampaikan, sebagai langkah ke depan, Komisi D menekankan bahwa setiap program di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus dibahas di tingkat Komisi terlebih dahulu sebelum masuk dalam pembahasan anggaran di DPRK. Salah satu prioritas utama adalah penguatan kurikulum muatan lokal dengan menjadikan program Tahfiz Quran sebagai program unggulan.
“Komisi D juga memberikan ultimatum agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe mampu memberikan contoh terbaik dalam pelayanan publik, terutama dalam hal kesejahteraan guru sebagai garda terdepan pendidikan,” kata Nurbayan, M.Sos.
Dengan berbagai rekomendasi dan catatan dalam rapat ini, harapannya pendidikan dan kebudayaan di Lhokseumawe tidak hanya berkembang secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan generasi penerus kota ini. – (ADV)
