LHOKSEUMAWE – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe mendesak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe untuk memperkuat kapasitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini bertujuan agar pelaku usaha kecil dapat lebih berinovasi dan memiliki daya saing dalam menjalankan bisnis mereka.
Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi B DPRK Lhokseumawe dan Disperindagkop Kota Lhokseumawe yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi B, Rabu, 16 Januari 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Koordinator Komisi B merangkap Wakil Ketua I DPRK Lhokseumawe, Sudirman Said, SE.
“Disperindagkop harus memperkuat kapasitas koperasi dan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan begitu, unit usaha ini tidak hanya mandiri, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi di Lhokseumawe,” tegas Sudirman.
RDP ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi B Julianti, SE, Wakil Ketua Komisi B Masykurdin El Ahmad, SPd.I, Sekretaris Komisi B Hery Herman Saputra, serta anggota lainnya: Nuraida, Haniful Ikbal, dan Alfia. Sementara itu, Disperindagkop Kota Lhokseumawe diwakili oleh Kepala Dinas Muhammad Rizal, S.Sos., M.Si., bersama jajarannya, termasuk Sekretaris Dinas Sufri, Kabid Perdagangan Winda A., Kabid Perindustrian Darwati, Kabid Koperasi dan UMKM Jafruddin, serta pejabat UPTD Pasar.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi B juga menyoroti perlunya penataan retribusi pasar dan peningkatan infrastruktur pasar sebagai langkah untuk menarik minat pedagang serta meningkatkan pendapatan daerah.
Terkait pengelolaan pasar induk yang selama ini berada di bawah Perseroan Terbatas Pembangunan Lhokseumawe, Komisi B meminta evaluasi terhadap regulasi yang ada, termasuk Peraturan Walikota dan AD/ART, untuk memastikan pengelolaan pasar berjalan lebih efektif. Selain itu, diperlukan langkah strategis dalam pembaruan fasilitas pasar induk guna menunjang aktivitas perdagangan.
Komisi B menegaskan pentingnya sinergi antara DPRK dan Disperindagkop untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe.(ADV)
