Jakarta – Polri menggelar operasi serentak untuk menindak praktik premanisme di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini resmi dimulai melalui surat telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3/2025 dan melibatkan seluruh jajaran Polda hingga Polres. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan praktik premanisme kini dinilai semakin meresahkan dan berpotensi besar mengganggu iklim investasi.
“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas,” ujarnya, Rabu, 7 Mei 2025.
Dalam pelaksanaannya, operasi ini akan menyasar berbagai bentuk tindakan seperti pemerasan, pungutan liar, intimidasi, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dia menyebut tindakan tersebut telah menciptakan rasa tidak aman, terutama bagi dunia usaha di berbagai sektor.
Menurut Polri, pemberantasan premanisme ini tak hanya bertujuan menjaga keamanan fisik masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ujar Trunoyudo.
Langkah ini dianggap penting mengingat banyaknya keluhan dari pelaku usaha terkait gangguan dari kelompok preman yang sering melakukan aksi pemalakan atau intimidasi. Dalam jangka panjang, aksi ini dikhawatirkan akan menurunkan minat investor, baik domestik maupun asing.
Polri memastikan pendekatan operasi dilakukan secara menyeluruh dengan kombinasi penegakan hukum, kegiatan intelijen, serta langkah pre-emtif dan preventif. Upaya ini diharapkan dapat menekan ruang gerak jaringan premanisme secara sistematis dan berkelanjutan.
sumber: humas.polri.go.id
