Jakarta, – Pemerintah semakin serius dalam menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) guna meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.
Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi telah bertemu Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk membahas dan secara resmi menyepakati implementasi penuh kebijakan tersebut tanpa tahapan tambahan.
Menhub menegaskan bahwa penerapan Zero ODOL adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap keluhan masyarakat terkait kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih yang membahayakan keselamatan.
“Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah serangkaian pertemuan intensif, akhirnya disepakati bahwa kebijakan Zero ODOL harus segera diterapkan tanpa tahapan tambahan,” ujarnya sebagaimana dikutip InfoPublik pada Kamis (20/2/2025).
Selain itu, Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. “Kami akan berkolaborasi dengan Kepolisian, Kementerian Perdagangan, serta pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan implementasi di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Dukungan Penuh dari Kementerian Perindustrian
Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa industri nasional siap mendukung kebijakan Zero ODOL sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan.
“Kami selalu mendukung penerapan Zero ODOL. Ini merupakan bagian dari kesadaran industri dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L),” jelasnya.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga mampu meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi kerusakan infrastruktur akibat kendaraan bermuatan berlebih, serta meningkatkan efisiensi rantai logistik nasional.
Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak, termasuk pelaku industri, pengusaha transportasi, dan aparat penegak hukum.
Dengan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik, Indonesia dapat mencapai sistem transportasi darat yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.
Sumber ; InfoPublik.id
