Pemerintah Diminta Serius Tangani Konflik Antara Satwa dan Manusia

LHOKSUKON- Para petani Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara meminta pemerintah serius menangani masalah gajah sebagai satwa yang dilindungi diwilayah mereka uang sudah berlangsung sejak tiga bulan terakhir.

“Konflik gajah diwilayah kami sudah terjadi tiga bulan terakhir. Kami meminta Pemkab Aceh Utara segera mencari solusi penyelesaian konflik antar petani dengan gajah liar yang selama ini telah merusak tanaman yang mengalami kerugian puluhan juta rupiah serta mengancam nyawa warga,” kata Imum Mukim Blang Pante Paya Bakong, Usman saat dikonfirmasi, Selasa (22/8).

Usman mengatakan kawanan gajah liar itu sudah tiga bulan bolak balik dan merusak kebun warga. Tentu warga sangat berharap ada tanggapan serius dari Pemerintah dalam menangani konflik satwa ini dengan petani sehingga kebun tidak lagi rusak.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengusir gajah tersebut dan bahkan sudah memasang kawat kejut. Bahkan juga mengusir dengan menggunakan marcon, tapi gajah liar itu mengejar warga sehingga dia terpaksa bersembunyi diatas pohon selama 12 jam,” katanya.

Usman meminta kepada tim Conservation Response Unit (CRU) Aceh Utara untuk dapat mendampingi warga jika gajah masuk ke perkebunan warga. Namun, selama ini jagankan turun ke lapangan dihubungi pun tim CRU tidak pernah merespon.

“Dengan kondisi seperti ini masyarakat sudah panik dengan keberadaan kawanan gajah liar itu. Sehingga kami sudah menganggap gajah ini sebagai hama bukan lagi satwa yang dilindungi oleh negara,” katanya.

Usman menilai pemerintah baik tingkat provinsi hingga kabupaten tidak peduli dengan nasib para petani yang kebunnya di obrak-abrik oleh satwa tersebut. Kecuali tim BKSDA yang selalu mendampingi petani untuk menghalau gajah itu masuk ke perkebunan warga.

“Jika dilihat kondisi ini, para petani menilai pemerintah kurang peduli dalam hal penanganan konplik satwa dengan manusia juga terkesan tutup mata,”ujarnya.

Kepala Resort 12 SKW 1 Aceh Utara,BKSDA Aceh, Nurdin mengatakan, konflik satwa liar dengan petani disini sudah hampir terjadi lima tahun lebih dan semakin tahun semakin meningkat. “ini diakibatkan pembukaan perkebunan lahan baru baik skala kecil maupun besar. Serta juga aktifitas di pembukaan jalur menuju ke lokasi Makam Cut Meutia,” katanya.

Nurdin mengatakan kawanan gajah yang masuk ke lokasi ini terakhir tempat persingahan mereka sesuai dengan titik GPS yang pernah dipasang 2016 dan dibuka kembali pada 2019. “Ini merupakan jalur terakhir di Alue Kajeung yang merupakan jelajah kawanan gajah liar itu dimulai dari Langkahan,” katanya.

Selama ini kawanan gajah itu menetap karena ada banyak aktifitas pembukaan jalan menuju ke lokasi Makam Cut Meuti serta pebukaan perkebunan baru. “Karena ada aktivitas dilokasi itu maka kawanan gajah liar menjadikan Desa Blang Pante tempat persingahan terakhir. Meskipun kita sudah membentuk tim disini dan sudah berkeja dengan maksmial, namun belum menemukan hasil dengan pertimbangan dikerankan belum ada SK yang dikeluarkan oleh pihak Pemkab,”katanya.

Nurdin menjelaskan selama ini BKSDA membantu masyarakat untuk menghalau gajah liar itu dengan memberi bantuan marcon. Terkait CRU tidak pernah turun ke lapangan pihaknya sudah mendapat informasi dari Perangkat Desa Blang Pante dan bahkan saat dihubungi tidak pernah diangkat.

“Jadi kami pun meminta kepada semua pihak untuk mensuport kedepan untuk menyelamatkan masyarakat Blang Pante. Jika jumlah gajah liar dari Langkahan hingga Alue Kajeung, Desa Blang Pante ada sekitar 70 ekor,”ujarnya.

Sedangkan Camat Paya Bakong, Syahrul Nisam meminta Pemprov Aceh untuk mencari solusi bagaimana kedepan kawanan gajah liar itu jangan saja dihalau dengan marcon karena tidak takut lagi. “Jadi saya berharap bisa dijinak kan atau dibangun tempat penangkaran, jika bisa gajah ini bisa dijinakkan, tentu ini bisa menjadi objek wisata,”pungkasnya.