Sorong: Pendidikan gratis telah menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota di Tanah Papua dalam pandangan masyarakat. Untuk itulah, pendidikan gratis benar – benar harus bisa di wujud nyata kan pemerintah daerah.
Dalam pemaparan pra Musrembang Provinsi Papua Barat Daya Selasa (11/3/2025), seluruh bupati dan walikota sepakat untuk bisa melaksanakan pendidikan gratis dari TK, SD,SMP dan SMA di Papua Barat Daya.
Untuk Kabupaten Sorong, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Sutedjo mengungkapkan telah diberlakukan di kabupaten Sorong sejak 12 tahun yang lalu.
“Sekolah gratis telah kita berlakukan sejak 12 tahun yang lalu, dan juga kita telah memberikan seragam gratis kepada siswa sejak lima tahun yang lalu, ” ujar Wabup Sutedjo.
Wali kota Sorong, Septinus Lobat pun menjadikan pendidikan gratis sebagai prioritas utama selaras dengan program prioritas Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau.
“Untuk yang awal kita baru bisa terapkan di sekolah negeri yang berjumlah 72 sekolah dari TK hingga SMA. Jadi untuk negeri tidak ada lagi yang bayar, ” ucap Walikota Septinus Lobat.
Sementara untuk sekolah swasta, lanjut Walikota Septinus Lobat, diberikan afirmasi untuk Orang Asli Papua (OAP).
Pendidikan gratis lanjutnya, secara resmi Pemerintah Kota Sorong akan resmi dicanangkan pada Bulan Mei 2025.
“Kami secara khusus mengundang bapak Gubernur untuk hadir pada pencangan pendidikan gratis, ” katanya.
Bupati Raja Ampat, Orideko Irianto Burdam pun dihadapan Gubernur Elisa Kambu dan Wagub Ahmad Nausrau melaporkan telah memerintahkan dalam berbagai rapat bersama sekda dan OPD untuk bisa memberlakukan pendidikan gratis.
“Kita di Raja Ampat punya APBD termasuk cukup tinggi, tetapi kenapa tidak bisa pendidikan gratis. Maka saya sampaikan tidak ada alasan lagi, pendidikan gratis harus bisa diberlakukan, ” kata, Orideko Burdam.
Gubernur Elisa Kambu menekankan Mei 2025, sudah harus dilaksanakan program pendidikan gratis. Dan harus diberlakukan tanpa ada diskriminasi atau membeda – bedakan. Dirinya berharap tahun ajaran baru, tidak ada lagi pembayaran uang pendaftaran, dan sumbangan pembangunan yang dibebankan kepada siswa baru.
sumber: rri.co.id
