ACEH UTARA — Pascabencana banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Utara, ribuan warga kini menghadapi persoalan serius terkait administrasi kependudukan. Banyak dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP dilaporkan rusak atau hilang hanyut terbawa arus.
Kondisi memprihatinkan ini ditemukan di beberapa titik, di antaranya Desa Matang Seuke Pulot, Pucok Alue, Lhok Reudeup, Matang Serdang, dan Buket Padang dan desa-desa lain di Kecamatan Tanah Jambo Aye. Dampak serupa juga meluas ke wilayah Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Baktiya.
Merespons situasi tersebut, Anggota DPRK Aceh Utara, Zulkifli (Joel Panton), mendesak Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk segera mengambil langkah konkret dengan membuka layanan pengaduan dan pelayanan khusus bagi penyintas banjir.
“Hasil pantauan kami di lapangan menunjukkan banyak warga yang kehilangan dokumen kependudukan. Pemerintah daerah tidak boleh pasif; Dukcapil harus segera hadir untuk memastikan hak administrasi masyarakat pulih secepat mungkin,” tegas Joel Panton kepada media.
Ia menekankan bahwa hilangnya dokumen ini bukan sekadar urusan kertas, melainkan akses hidup masyarakat. Tanpa KTP atau KK, warga akan kesulitan mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
“Saya mendorong dibukanya posko layanan Dukcapil langsung di lokasi pengungsian serta aksi jemput bola ke desa-desa terdampak. Prosedurnya harus dipermudah, cepat, dan pastinya tanpa biaya bagi korban bencana,” tambahnya.
DPRK Aceh Utara berharap pemerintah daerah bertindak responsif agar kesulitan masyarakat tidak berlarut-larut dalam ketidakpastian administrasi pascabencana.
Zulkifli memastikan pihaknya akan terus memantau tindak lanjut dari Disdukcapil agar layanan ini benar-benar menjangkau warga di pelosok yang paling parah terdampak. (Cut Islamanda/Jamal)
