ACEH UTARA – Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Budi Irawan meninjau langsung posko pengungsian di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu, untuk memastikan penyaluran bantuan logistik dan pemasangan tenda darurat bagi warga terdampak banjir besar.
Budi menegaskan bahwa bantuan tenda darurat dari pemerintah pusat telah tiba di lokasi dan pengiriman akan terus dilakukan guna memastikan seluruh pengungsi mendapatkan fasilitas sesuai standar yang layak.
“Tenda di posko dan yang baru sampai segera dikirim ke Langkahan karena warga sangat membutuhkan. Kami meminta pemerintah daerah untuk tidak menumpuk bantuan di satu titik, melainkan segera mendistribusikannya ke lokasi terdampak,” ujar Budi usai meninjau kondisi lapangan di Aceh Utara, Sabtu.
Selain dukungan tenda pengungsian dan tenda keluarga, BNPB telah memobilisasi delapan unit alat berat, 50 unit gergaji mesin (chainsaw), genset, serta lima unit truk jungkit (dump truck) untuk mempercepat pembersihan material lumpur dan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Kecamatan Langkahan.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli BNPB Pusat Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan para kepala desa (keuchik) untuk memusatkan titik pengungsian di satu lokasi guna memudahkan pengawasan dan distribusi bantuan.
“Kami sudah mendukung pengadaan tenda keluarga agar pengungsian bisa disatukan dalam satu area. Untuk pembersihan sarana umum, sebanyak 200 personel TNI AD dari Yonzipur 5 akan dikerahkan. Saat ini, 50 prajurit dari Yonif 114 dan Arhanud sudah mulai bekerja di Langkahan,” kata Asep.
Terkait aksesibilitas, Asep menyebutkan bahwa sebagian besar jalan di Kecamatan Langkahan sudah dapat dilalui alat berat. Namun, tantangan utama saat ini adalah proses pemindahan material kayu gelondongan yang cukup masif.
Ia menambahkan, kayu-kayu tersebut rencananya akan dimanfaatkan kembali oleh pemerintah daerah untuk pembangunan hunian sementara bagi korban banjir, setelah melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.
Menanggapi adanya isu hambatan distribusi logistik, Asep menegaskan bahwa BNPB telah menyalurkan bantuan melalui skema berjenjang dari pemerintah kabupaten, camat, hingga ke kepala desa.
“Seluruh pendistribusian tercatat secara resmi, lengkap dengan tanda tangan dan stempel otoritas setempat sebagai bukti serah terima. Logistik dipastikan terus mengalir,” tegasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh informasi yang tidak benar. Jika terdapat warga yang merasa belum menerima bantuan, Asep meminta mereka segera melapor kepada petugas BNPB yang bersiaga di setiap daerah.[] (Cut Islamanda)
