Jakarta — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data daftar pemilih tetap (DPT).
Adapun data itu dijual oleh sang hacker senilai Rp 1,1 miliar.
“Kita sudah selidiki bahwa ini data DPT sebenarnya,” ujar Budi dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Budi mengatakan, data DPT sebenarnya dimiliki oleh semua partai.
Menurut dia, semua peserta Pemilu 2024 pasti memiliki data DPT, dan itu sesuai dengan undang-undang (UU).
Namun, pernyataan Budi ini langsung disanggah oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis.
Kharis menyebutkan, DPT memang bisa dibuka dengan mudah di situs KPU.
Hanya saja, masalahnya, data pribadi DPT juga ikutan bocor.
“Partai peserta pemilu pasti dikasih DPT. Caleg juga pasti pegang DPT dapil-nya. Nah kalau untuk data DPT paling tidak…,” kata Budi.
“Kalau DPT mah kita bisa buka di website-nya juga bisa kita lihat. Bukan itu. Jadi karena ada nomor yang pribadi,” kata Kharis.
Kemudian, Budi mengungkit UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang mengharuskan lembaga bertanggung jawab terhadap data pribadi yang mereka pegang masing-masing.
Dia menyebutkan, pelaku pencurian data harus diproses hukum.
Budi tiba-tiba langsung menyimpulkan pelaku yang membocorkan data pribadi di situs KPU ini memiliki motif ekonomi. Padahal, pelakunya belum teridentifikasi dan tertangkap.
“Nah ini aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami sedang koordinasi pelakunya apa, motifnya apa. Ini motifnya sih ekonomi. Dalam pengertian jualan data. Kan data harganya mahal harganya, iya kan?” ucap Budi.
Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim “Jimbo” mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Kompascom
