Jakarta — Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kemendikbudristek tahun 2023 sebesar Rp 97.701.768.771.000,00. Dalam anggaran tersebut terdapat anggaran Rp 68.466.463.999.000,00 untuk pembiayaan pendanaan wajib Rp 45,02 triliun dan program prioritas lain Rp 23,44 triliun.
Pendanaan wajib akan dialokasikan untuk berbagai kebijakan Kemendikbudristek mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP) hingga tunjangan profesi dosen dan guru bantu nonPNS. Sementara, anggaran untuk program prioritas lain akan digunakan untuk pengembangan Plaftorm Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, dan sebagainya.
Pendanaan wajib Rp 45,02 triliun dari anggaran Kemendikbudristek tahun 2024 akan digunakan untuk lima program kebijakan kementerian. Berikut ini rinciannya berdasarkan rilis dalam laman resmi Kemdikbud:
- Nilai anggaran Rp 13,4 triliun untuk PIP yang ditujukan untuk 18,5 juta siswa.
- Nilai anggaran Rp 13,9 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang menyasar 964.946 mahasiswa.
- Nilai anggaran Rp 8 triliun untuk aneka tunjangan guru nonPNS yang ditujukan untuk 343.118 guru.
- Nilai anggaran Rp 2,2 triliun untuk tunjangan profesi dosen dan guru bantu nonPNS yang menyasar 67.082 orang.
- Nilai anggaran Rp 7,2 triliun untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Pendidikan Vokasi yang ditujukan untuk 125 lembaga.
Kemudian, anggaran Rp 23,44 triliun untuk program prioritas lain mencakup biaya pengembangan Platform Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Pendampingan Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, Asesmen Nasional, Pendidikan Karakter, Program Literasi Bahasa dan Kesastraan, juga tugas dan fungsi, reformasi birokrasi, serta tata kelola.
Mendikbudristek Nadiem menyebut, berbagai masukan Komisi X yang di antaranya mengenai akselerasi PIP akan jadi fokus anggaran Kemendikbudristek ke depannya. Dia juga mengatakan, 2024 adalah kesempatan emas untuk mengakselerasi berbagai layanan pendidikan, termasuk peningkatan kualitas belajar dan mengajar.
“Tahun 2024 menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi semua program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Selain itu, kami memastikan hampir 100 persen sekolah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” ungkap Nadiem dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI pada Kamis (7/9/2023).
Pada kesempatan itu, anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan turut berpesan agar melalui anggaran tersebut, program prioritas yang berdampak pada pemecahan masalah di Indonesia seperti kekeringan, bisa lebih diutamakan penerapannya.
“Saya mendorong agar lembaga pendidikan khususnya di bidang pertanian berperan memberi terobosan dalam memberikan dampak bagi ketahanan pangan nasional. Selain itu, agar lebih banyak kualitas SDM, produk maupun jasa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan kebermanfaatannya semakin luas bagi masyarakat kita,” jelasnya.
Sementara, perwakilan pimpinan sidang, Hetifah Syaifudian berharap supaya program prioritas yang dampaknya luas bisa tetap berlanjut.
“Kami mengapresiasi serangkaian program Merdeka Belajar yang bergulir untuk ke depan dapat berjalan berkesinambungan guna menjawab berbagai persoalan di dunia pendidikan kita,” ucap Hetifah.[]
