ACEH UTARA – Tragedi kebakaran yang menewaskan seorang anak di Gampong Alue Bilie Rayeuk, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara telah memicu gelombang tuntutan agar Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Aceh Utara segera diganti.
Muhammad Rizal, Wakil Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melayangkan kritik terhadap kinerja BPBD. Menurutnya, Kalaksa dinilai lalai dan gagal dalam memastikan kesiapsiagaan unit pemadam kebakaran di area tersebut.
“Pos damkar di Baktiya tidak bisa berfungsi karena tidak ada sopir di tempat. Ini adalah kelalaian serius yang berakibat pada hilangnya nyawa,” tegas Rizal.
Ia berpendapat bahwa manajemen yang buruk dan pengawasan yang minim adalah akar masalah dari lambatnya respons dalam situasi darurat. Rizal menekankan bahwa tanggung jawab bukan hanya pada petugas di lapangan, melainkan juga sepenuhnya berada di pundak pimpinan BPBD yang dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
“Kalaksa tidak menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab. Bahkan, ia jarang hadir dalam rapat-rapat dengan Komisi IV DPRK. Ini jelas menunjukkan kurangnya komitmen,” tambahnya.
Rizal juga mengungkapkan bahwa sejumlah masalah telah lama melanda BPBD Aceh Utara, mulai dari keluhan petugas damkar mengenai kurangnya perhatian, tidak adanya perawatan armada, hingga masalah logistik seperti alokasi makan minum petugas yang tidak jelas. Semua ini, menurutnya, mencerminkan manajemen yang buruk yang perlu segera dibenahi.
Komisi IV DPRK Aceh Utara akan segera mengirimkan surat resmi kepada Bupati untuk meminta pencopotan Kalaksa BPBD.
“Kami tidak ingin insiden serupa terjadi lagi. Ini bukan saatnya untuk kompromi. Pimpinan BPBD harus diganti demi perbaikan menyeluruh dalam pelayanan kebencanaan di Aceh Utara,” pungkas Rizal.
Di sisi lain, Rizal mengapresiasi Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil (Ayah Wa), atas sikap cepat dan tanggapnya dalam menanggapi insiden ini. Bupati langsung mendatangi lokasi dan melakukan inspeksi mendadak ke pos damkar Alue Bilie, menunjukkan komitmen tinggi terhadap keselamatan warganya.
“Inilah pemimpin yang kami harapkan – cepat, tanggap, dan hadir langsung saat rakyat membutuhkan. Bupati patut mendapat apresiasi atas kesigapannya,” ujar Rizal.
Insiden ini telah menyadarkan publik akan pentingnya sistem penanggulangan bencana yang kuat dan profesional. Masyarakat Aceh Utara kini berharap adanya langkah tegas dari Bupati untuk mencopot Kalaksa BPBD dan menunjuk figur baru yang mampu mengatasi kelemahan struktural demi keselamatan dan kemanusiaan.[]
