BANDUNG – Pemda Kota Bandung menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Pendopo Kota Bandung, Kamis (6/3/2025) untuk mengevaluasi perkembangan inflasi dan kondisi makroekonomi menjelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, menyoroti pertumbuhan ekonomi kota Bandung serta langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Pada tahun 2024, ekonomi Kota Bandung tumbuh sebesar 4,99 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,07 persen.
Ia mengungkapkan, selama ini laju pertumbuhan ekonomi masih berada di angka 5 persen, meski sebelum pandemi sempat mencapai 7 persen pada 2019.
Tiga sektor utama yang mendominasi pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan sebesar 26,32 persen, industri pengolahan 18,29 persen, dan sektor informasi serta komunikasi 14,09 persen.
“Kami perlu melakukan analisis lebih dalam untuk melihat bagaimana Bandung bisa berkontribusi dalam target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2025-2029,” ujar Farhan.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya strategi agar ekonomi Kota Bandung dapat kembali tumbuh lebih tinggi.
“Apakah cukup pertumbuhan laju ekonomi di 5 persen atau bisa naik ke 6 persen? Kita harus mencari langkah konkret agar tidak tertinggal,” tambahnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Bandung pada Februari 2024 tercatat mengalami deflasi sebesar -0,50 persen secara tahunan (YoY), -0,73 persen secara bulanan (MtM), dan -1,61 persen sejak awal tahun (YtD). Namun, menjelang Ramadan, tren kenaikan harga bahan pokok mulai terlihat.
“Inflasi yang terlalu rendah juga berisiko karena masyarakat bisa meningkatkan belanja secara tiba-tiba, sehingga memicu lonjakan harga. Motor utama ekonomi adalah konsumsi, tanpa konsumsi ekonomi kota tidak akan tumbuh,” jelas Farhan.
Untuk itu, Pemda Kota Bandung akan memantau langsung di empat pasar utama pada Minggu pagi saat sahur guna melihat kondisi harga bahan pokok.
“Kami ingin tahu bagaimana dampak kebijakan pemerintah pusat dan apakah langkah-langkah efisiensi yang diambil sudah cukup efektif,” tambahnya.
Selain faktor ekonomi, Farhan juga menyoroti cuaca ekstrem yang terjadi sejak akhir Februari, yang berpotensi memengaruhi pasokan bahan pangan.
“Banjir di beberapa wilayah produksi pangan nasional menjadi kekhawatiran tersendiri. Stabilitas harga harus dijaga agar tidak memberatkan masyarakat,” katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan program Buruan Sae yaitu mendorong masyarakat untuk menanam sendiri kebutuhan pangan seperti cabai dan bawang.
“PKK, DKPP, dan kewilayahan harus fokus pada komoditas-komoditas ini agar bisa menekan kekhawatiran harga di masyarakat,” imbuhnya.
Sebagai langkah strategis, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan sektor swasta untuk memastikan produksi dan distribusi berjalan efisien.
“Sinergi antar-stakeholder harus diperkuat, baik lintas sektor maupun lintas wilayah. Harapannya, masyarakat tetap bisa berbelanja dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh isu kelangkaan sembako,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung, Tubagus Agus Mulyadi menambahkan, 94,01 persen kebutuhan pangan Kota Bandung dipasok dari luar kota, sehingga sangat rentan terhadap kenaikan harga akibat gangguan pasokan.
Menurutnya, berdasarkan pemantauan harga pada akhir Februari, beberapa komoditas pangan mulai menunjukkan kenaikan, sementara inflasi bulanan untuk Kota Bandung tercatat 0,73 persen.
“Fluktuasi harga ini harus diantisipasi, terutama karena konsumsi masyarakat meningkat selama Ramadan dan Idulfitri,” katanya.
sumber:jabarprov.go.id
