Triwulan IV 2024, Utang Luar Negeri Indonesia Menurun

Jakarta, – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Triwulan IV 2024 menurun. Posisi ULN Indonesia pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 424,8 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 428,1 miliar dolar AS.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (17/2/2025).

Secara tahunan, lanjut Ramdan, ULN Indonesia tumbuh 4,0% (yoy), melambat dibandingkan 8,3% (yoy) pada triwulan III 2024. Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta.

Ditambahkannya, perkembangan posisi ULN triwulan IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

Menurut Ramdan, ULN pemerintah mencatat penurunan. Posisi ULN pemerintah pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 203,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 204,1 miliar dolar AS.

“Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3% (yoy) dari 8,4% (yoy) pada triwulan III 2024. Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS,” kata Ramdan,

Ia memaparkan, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,8% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,7%); Jasa Pendidikan (16,7%); Konstruksi (13,4%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,0%). Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Pada triwulan IV 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 196,3 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,6% (yoy) pada triwulan III 2024.

Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy) dan 2,1% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4% pada triwulan IV 2024, dari 31,1% pada triwulan III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Sumber : InfoPublik.id