Pj Bupati Mahyuzar Paparkan Persoalan Pembangunan Aceh Utara

ACEH UTARA-Penjabat Bupati Aceh Utara Mahyuzar, memaparkan sejumlah persoalan pembangunan dalam sambutannya pada pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Aceh Utara periode 2023 – 2028, berlangsung di aula Kantor Bupati Aceh Utara di Landing Kecamatan Lhoksukon, Senin, 4 September 2023.

Kata Mahyuzar, media dan pers merupakan salah satu prasarana yang bisa membuat publik mengetahui dan paham apa itu pembangunan, mulai dari mekanismenya, teknis, kepentingan serta fungsi dan tujuan dari pembangunan itu dilaksanakan. “Selain sebagai sarana informasi, pers juga berperan sebagai pengawasan. Pers juga insan wartawan telah menjadi mitra bagi pemerintah, tidak hanya sebagai peran menyampaikan informasi tentang pembangunan, akan tetapi menjadi mitra sebagai pengawas pembangunan,” ungkapnya.

Selaku Penjabat Bupati Aceh Utara, lanjutnya, Mahyuzar akan terus berupaya maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, seperti kelanjutan pembangunan Waduk Keureutoe dan Bendung Krueng Pase sebagai prioritas, agar kawasan tengah Aceh Utara terbebas dari banjir, dan tercukupinya air irigasi untuk kebutuhan pertanian.

Sementara di bidang kesehatan, Mahyuzar mengatakan akan meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas sebagai layanan primer, serta penurunan angka stunting. Sebab, stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan badan anak secara fisik semata, namun juga menurunkan tingkat kecerdasan pada saat dewasa, juga mempengaruhi potensi penerus dalam berkarya dan bekerja, sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian dan kemajuan Aceh Utara di masa yang akan datang, serta untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim.

Untuk itu, Mahyuzar mengajak para pengurus dan anggota PPWI Aceh Utara untuk memberikan daya ungkit yang kuat terhadap upaya mewujudkan Bumi Malikussaleh yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera. “Tentu saja melalui publikasi jurnalistik yang dijalankan oleh rekan-rekan wartawan, apalagi dengan kemajuan teknologi media saat ini semakin pesat serta tuntutan keterbukaan informasi yang dibutuhkan publik dalam setiap segmen kehidupan,” ungkapnya.

Mahyuzar berharap kerja sama dan komunikasi rekan wartawan dapat semakin terjalin dengan baik dan berjalan dua arah antara komunitas jurnalis atau kaum pers dengan jajaran Pemerintah Daerah. “Saya berharap rekan-rekan pers dapat semakin berkiprah aktif dan memberikan dukungan moril dalam publikasi program-program pembangunan daerah secara objektif, berimbang, dan bertanggungjawab,” harapnya.

Pelantikan Pengurus DPC PPWI Kabupaten Aceh Utara Periode 2023 – 2028 turut dihadiri Anggota DPR-RI asal Aceh, Muslim, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Hendra Yuliansyah, SSos, pejabat Forkopimda Aceh Utara, sejumlah pejabat SKPK Aceh Utara, serta sejumlah pimpinan organisasi wartawan.

Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke, dalam sambutannya antara lain memperkenalkan diri dan keberadaan organisasi PPWI. Disebutkan bahwa PPWI lahir pada 11 November 2007 sebagai wadah perkumpulan pewarta warga (citizen reporter). PPWI merupakan organisasi non-pemerintah dan independen yang menghimpun seluruh pewarta warga Indonesia lintas profesi tanpa pengecualian apapun. PPWI meliputi seluruh wilayah NKRI dan dunia. Berpusat dan berkedudukan di Ibukota Negara RI, Jakarta.

Tujuan didirikan PPWI untuk mewujudkan komunitas warga masyarakat Indonesia yang cakap-media, yakni yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi melalui media massa serta mampu merespons dengan benar setiap informasi yang diperoleh dari media massa. Jumlah anggota PPWI saat ini sekitar 5.000 orang di dalam dan luar negeri. Siapa saja bisa bergabung di PPWI. Saat ini anggota PPWI berprofesi sebagai PNS, TNI dan Polri (40 persen), wartawan (30 persen) dan swasta 5 persen, serta pekerja sektor informal 25 persen.

Pengurus DPC PPWI Kabupaten Aceh Utara yang dilantik masing-masing Ketua Umum Razali, Sekretaris M Azhar, dan Bendahara Syamsuir. Komposisi kepengurusan juga dilengkapi dengan pengurus bidang yang menangani bidang tertentu sesuai dengan struktur DPC PPWI. Seusai prosesi pelantikan, kegiatan juga diisi dengan diskusi publik tentang Peran Media sebagai Pengawas Partisipatif.[]