Nasir Djamil Kecam Tindakan Gubernur Bobby Terkait Penyetopan Truk Berpelat Aceh

Aksi tersebut, yang viral melalui video, menunjukkan Bobby menyarankan pengemudi untuk segera mengurus perpindahan pelat nomor dari BL ke BK (Sumut) demi memastikan pajak kendaraan masuk ke kas daerah Sumut.

Nasir Djamil menilai kebijakan Gubernur Sumut ini sebagai tindakan yang berpotensi serius mengganggu keamanan dan merusak keharmonisan antarwilayah di Indonesia. Ia mendesak agar kebijakan tersebut segera dicabut.

“Cabut kebijakan itu segera, sebab kebijakan itu adalah produk yang mengingkari keharmonisan antardaerah,” ujar Nasir Djamil, Senin (29/9).

Politisi dari Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah produk nasional yang bersifat universal. Oleh karena itu, kendaraan berpelat nomor dari provinsi mana pun, termasuk Aceh, memiliki hak yang sama untuk melintas di seluruh wilayah Indonesia.

“Tanya sama Bobby, STNK bermotor itu produk nasional atau daerah? Tanyakan ke Bobby, apa dia masih mengakui bendera merah putih sebagai bendera Indonesia?,” tambahnya, menekankan bahwa kebijakan tersebut adalah “kontra harmoni”.

Lebih lanjut, Nasir Djamil mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Sumut, seperti di provinsi lain, pada dasarnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sumbernya adalah uang rakyat dari seluruh Indonesia.

“Semua ruas jalan di Indonesia ada uang rakyat di dalamnya,” tegasnya.

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi III DPR RI tersebut mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Nasir bahkan memperingatkan bahwa jika Gubernur Sumut tetap mempertahankan kebijakan yang dianggap diskriminatif tersebut, aparat kepolisian harus bersikap tegas dan berpotensi memproses hukum Bobby.

“Gubernur itu harus melihat masalah secara jernih dan komprehensif, bukan parsial. Kalau ada yang salah dari pengangkutan, ada pihak berwenang yang menindak. Bukan malah membuat kebijakan yang membenturkan warga antardaerah,” pungkas Nasir Djamil.