Kemhan dan TNI Tingkatkan Pengawasan Pengelolaan Alpalhankam

JAKARTA – Proses pengelolaan Alpalhankam (Alat Perlengkapan untuk Mendukung Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) perlu pemantauan ketat untuk memastikan semua aspek operasional berjalan sesuai standardisasi tertinggi.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Donny Ermawan Taufanto, saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI Atas Perencanaan, Pengadaan, dan Pemanfaatan Alpalhankam yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) pada Kemhan dan TNI, serta instansi terkait lainnya Tahun 2024, di Gedung Jenderal Urip Sumohardjo, Kemhan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Pemeriksaan pendahuluan oleh Tim BPK RI adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. “Saya berharap, setiap rupiah yang berasal dari PDN dan PLN, serta APBN dapat dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan negara dan keamanan bangsa,” ujar Plt Sekjen Kemhan RI.

Menurut Plt Sekjen Kemhan Donny, perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan Alpalhankam pada Kemhan dan TNI, serta instansi terkait lainnya adalah kegiatan yang strategis dan krusial dalam proses pertahanan negara. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan kebutuhan pertahanan negara terpenuhi dengan peralatan dan fasilitas yang sesuai standardisasi, berfungsi optimal, dan mendukung misi serta operasi pertahanan secara efektif.

Dengan perencanaan yang matang, pengadaan yang transparan, dan pemanfaatan yang tepat, Kemhan dan TNI dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan, menjaga keamanan negara, dan mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Manajemen mutu dalam konteks ini mencakup penetapan prosedur yang jelas, pemantauan yang berkesinambungan, dan penilaian berkala terhadap kinerja serta hasil, termasuk pertanggungjawaban dan pengelolaan anggarannya.

Kerja sama dan kolaborasi yang kuat antara instansi terkait, transparansi yang terjaga, serta kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran adalah kunci utama untuk menghasilkan rekomendasi terbaik dalam menangani setiap permasalahan yang muncul.

Sumber : infopublik.id