Itwasda Polda Aceh Evaluasi AKIP 2026 di Polres Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE — Tim Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Aceh melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 di Aula Wicaksana Leughawa Mapolres Lhokseumawe, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan evaluasi yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan kinerja organisasi kepolisian berjalan secara efektif, terukur, transparan dan akuntabel.

Tim Evaluasi AKIP Itwasda Polda Aceh dipimpin Kombes Pol Andy Nugraha Setiawan Siregar, S.I.K., selaku Ketua Tim, didampingi Kompol Suhardi, S.H. dan AKP Arifin Ahmad, S.Sos., sebagai anggota, serta Brigadir Muhammad Fajri, S.H. dan Brigadir Ferdi, S.H. sebagai operator.

Pada pelaksanaan hari pertama, evaluasi diikuti tujuh Polres jajaran Polda Aceh, yakni Polres Aceh Tenggara, Polres Gayo Lues, Polres Aceh Tengah, Polres Bener Meriah, Polres Aceh Besar, Polres Tamiang dan Polres Langsa.

Dari Polres Lhokseumawe, kegiatan dihadiri Wakapolres Lhokseumawe Kompol Iswahyudi, S.H., CPHR., CBA., yang mewakili Kapolres Lhokseumawe, Kasiwas Polres Lhokseumawe IPTU Wahyudi, S.Sos., Kasubagstrajemen Bag Ren Polres Lhokseumawe IPTU Fakhrurrazi, S.H., serta para Kabag Ren dan operator dari tujuh Polres jajaran Polda Aceh.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan., S.H., S.I.K., M.S.M., M.H melalui Kompol Iswahyudi, S.H., CPHR., CBA mengatakan, dalam evaluasi tersebut, Tim Itwasda Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap sejumlah aspek akuntabilitas kinerja, di antaranya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, Penetapan Kinerja (TAPJA) Tahun 2026, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026.

Selain itu, sebut Wakapolres, evaluasi juga mencakup aspek manajemen risiko Polres serta kelengkapan file ward Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan tersangka, dengan sampel minimal 10 perkara yang telah dinyatakan P-21.

Evaluasi AKIP tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Polri, khususnya dalam memastikan setiap program dan kegiatan memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengukuran serta pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, pungkasnya.