Debat Kedua, Ayah Wa-Panyang Paparkan Wacana Atasi Banjir dan Ilegal Logging di Aceh Utara

 

LHOKSUKON – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara menggelar debat publik kedua pasangan calon (paslon) tunggal Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, Kamis, 21 November 2024 malam, di Gedung Panglateh, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara.

Debat terakhir itu diikuti paslon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa)-Tarmizi Panyang itu disiarkan melalui live streaming Serambinews, Puja TV, RRI Lhokseumawe dan Youtube KIP Aceh Utara. Tim perumus mengusung tema debat publik tentang “Meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan berkelanjutan, penerapan syariat Islam dan menjaga keberlangsungan perdamaian”.

Ketiga panelis tersebut masing-masing, Tgk. H. Tasyukur, S.H., M.H., selaku Direktur Rumah Qur’an Daarul Huffadz Aceh, Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Tenaga Ahli MPU Aceh Utara dan Anggota Majelis Pendidikan Aceh Utara. Kemudian, Ketua Program Studi Magister Hukum/Pakar Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr. Yusrizal, S.H., M.H., dan Kepala Pusat Studi Hukum, Sosial dan Politik Unimal, Dr. Yusrizal Hasbi, S.H., M.H., MNLTD., CPM.

Dalam kata sambutannya, Ketua KIP Aceh Utara, Hidayatul Akbar mengimbau kepada para pendukung paslon agar seluruh alat peraga pendukung kampanye (paslon) harus diturunkan pada tanggal 24, 25, dan 26 November, tepatnya H-1 sebelum pencoblosan (27/11).

Usai pendalaman visi-misi paslon, Ayahwa-Tarmizi Panyang menjawab beberapa pertanyaan dari panelis. Salah satunya subtema tentang “Pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan penanggulangan bencana”.

Moderator membacakan daftar pertanyaan panelis, bahwa berdasarkan penilaian indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), indeks risiko bencana Kabupaten Aceh Utara dan termasuk paling tinggi pada 2023 yang mengalami banjir di daerah tersebut. Pertanyaannya, bagaimana langkah strategis pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara untuk mitigasi bencana dalam rangka mengurangi risiko bencana, dan melatih masyarakat agar lebih siap terutama di daerah-daerah yang rawan bencana?

“Banjir di Aceh Utara atau Lhoksukon dan sekitarnya itu sudah menjadi status bencana nasional. Tugas kami dan tugas kita bersama yaitu tokoh politik untuk mendorong Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat agar bencana ini segera diselesaikan. Salah satu penyebab banjir akibat meluapnya air di sejumlah sungai. Di antaranya (krueng) peuto, krueng keureuto, krueng pase, dan lainnya. Solusinya, selain membuat normalisasi sungai di Kecamatan Lhoksukon dari hulu ke hilir perlu dilakukan sekitar 17 kilometer lebih. Solusi lainnya adalah harus membuat tanggul-tanggul secara permanen di sepanjang sungai tersebut, sehingga bencana banjir di Aceh Utara bisa teratasi,” beber Ayahwa, didampingi Calon Wakil Bupati Tarmizi Panyang.

Selain itu, kata Ayah Wa, pihaknya juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga hutan. Akibat terjadi penebangan liar selama ini, ilegal logging yang mengakibatkan banjir, erosi, longsor dan bencana lainnya.

“Kita juga akan memberi sanksi kepada mafia-mafia tanah yang merambas hutan di Aceh Utara. Tentu tidak terlepas juga meminta bantuan pihak keamanan TNI-Polri maupun Polisi Kehutanan (Polhut) untuk menjaga hutan secara ketat,” tutupnya. []