Anggota DPR Aceh Minta Bulog Stabilkan Harga Beras

Banda Aceh: Anggota Komisi II DPR Aceh, Fuadri, menyoroti tajam fenomena kenaikan harga beras di Aceh yang terus melonjak meskipun dinas pertanian mengklaim produksi pangan di daerah ini mengalami surplus. Ia menyebut, kondisi ini menjadi tanda tanya besar mengenai distribusi dan keberadaan stok beras di pasaran.

 

Dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh pada Selasa (22/7/2025), Fuadri menyatakan bahwa kenaikan harga gabah yang ditetapkan pemerintah seharusnya menjadi insentif bagi petani dan mendorong peningkatan produksi. Namun yang terjadi justru harga beras semakin tak terkendali di tingkat konsumen.

 

“Kalau memang surplus, pertanyaannya: ke mana beras Aceh hari ini? Apakah masih di Aceh, atau sudah keluar? Atau jangan-jangan justru tersimpan di gudang-gudang pengusaha, bukan di gudang BULOG?” ujar Fuadri.

 

Menurutnya, kenaikan harga gabah kering menjadi minimal Rp6.500 per kilogram—sesuai kebijakan pemerintah—telah memengaruhi harga beras secara langsung. Pedagang kini harus membeli gabah dengan harga tinggi agar tidak kalah bersaing dengan BULOG, sehingga harga jual beras ikut terdongkrak.

 

“Kalau dulu beli di bawah Rp6.000, sekarang minimal Rp6.500. Otomatis harga beras ikut naik. Bahkan saya pantau sendiri di lapangan, harga beras premium bisa naik dari Rp235 ribu menjadi Rp250 ribu per karung 15 kilogram hanya dalam dua minggu,” ungkapnya.

 

Fuadri juga mendesak Perum BULOG untuk segera mengeluarkan cadangan berasnya ke pasar guna menstabilkan harga. Ia khawatir jika tidak ada langkah konkret, maka spekulasi dan penimbunan oleh pengusaha akan terus terjadi.

 

“Kita harus gedor BULOG agar bergerak cepat. Jangan sampai beras-beras itu hanya disimpan di gudang, apalagi jika ada indikasi disalurkan ke pihak-pihak tertentu saat harga sedang tinggi,” tegasnya.

 

Ia mengimbau pemerintah dan aparat terkait untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan dan distribusi beras berjalan sebagaimana mestinya.

 

“Jangan tinggal diam. Ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah harus hadir dan menjamin stabilitas harga pangan, terutama beras yang paling vital tutup Fuadri.

Sumber : https://rri.co.id/aceh/berita-terkini